dasar hukum yang mengatur antikorupsi di indonesia adalah

a. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 


b. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);


c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 


d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 1,ZI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 


e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 


f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaaan Kekayaan Penyelenggara Negara; 


g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1999 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkartan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa; 


h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa; 


i. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggara Negara. 

a. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan

Bebas KKN.

c. UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Penyelengaraan Negara yang

Bersih dan Bebas KKN.

f. UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

g. UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(KPK).

h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi.

i. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

j. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber

Daya Manusia KPK.