UUD 1945 memberikan peluang kepada anggota MPR untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945. hal ini diatur dalam pasal

pasal 3 :
Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada halauan negara.

pasal 3 diubah dan ditambah 3 ayat menjadi:
1. majelis permusyawaratan rakyat berwenang mengubah dan menetapkan uud
2. majelis permusyawaratan rakyat melantik presiden/ wakil presiden
3. majelis permusyawaratan rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dlm masa jabatannya menurut uud