proses perumusan UUD dalam sidang BPUPKI

Proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 selaras dengan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. BPUPKI membahas perumusan undang-undang dasar pada sidang kedua yang dilaksanakan pada 11 - 16 Juli 1945.

• Sidang BPUPKI 11 Juli 1945, pada sidang 11 Juli 1945 UUD NRI Tahun 1945 mulai dibahas. Sidang ini terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu:

1. Pertama membicarakan tentang wilayah negara (lanjutan sidang 10 Juli 1945).
2. Kedua membicarakan tentang persiapan penyusunan rancangan undang-undang dasar.
3. Ketiga membicarakan tentang rancangan undang-undang dasar.

• Sidang BPUPKI 13 Juli 1945, panitia kecil menguraikan dasar rancangan undang-undang dasar sebagai berikut:

1. Kedaulatan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat yang diadakan sekali dalam lima tahun.
2. Presiden merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat.
3. Dalam membentuk undang-undang, presiden harus bermufakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Atas dasar undang-undang dasar, hak-hak dasar tidak perlu dimasukkan.

• Sidang BPUPKI 14 Juli 1945, ini merupakan rapat besar dengan agenda pembicaraan kemerdekaan dan laporan dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang meliputi hal berikut:

1. Pernyataan Indonesia merdeka.
2. Pembukaan undang-undang dasar disepakati dari Piagam Jakarta.
3. Undang-undang dasarnya sendiri (batang tubuhnya) berjumlah 42 pasal.

• Sidang BPUPKI 15 Juli 1945, sidang ini membicarakan tentang pembahasan rancangan undang-undang dasar. Karena hasil sidang belum tercapai kebulatan suara atau mufakat. Maka ketua sidang menunda hingga esok hari.
• Sidang BPUPKI 16 Juli 1945, membahas lanjutan rancangan undang-undang dasar. Pidato Ir. Soekarna yang berisi ajakan seluruh rakyat Indonesia  untuk berjiwa besar, berkorban demi bangsa dan negara sehingga perbedaan antargolongan dalam sidang ini berujung mufakat. Dengan demikian, telah dicapai kesepakatan bersama atas rancangan undang-undang dasar Republik Indonesia.

Penjelasan:

Di Indonesia, undang-undang dasar merupakan suatu hukum dasar tertulis. Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum/ peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Perumusan UUD NRI Tahun 1945 dirumuskan oleh BPUPKI.

Pelajari lebih lanjut:

1. Pelajari lebih lanjut materi tentang pengesahan UUD NRI Tahun 1945 pada brainly.co.id/tugas/12776802
2. Pelajari lebih lanjut materi tentang UUD 1945 mengalami amandemen sebanyak brainly.co.id/tugas/9890069
3. Pelajari lebih lanjut materi tentang isi pembahasan sidang BPUPKI pada brainly.co.id/tugas/2185068

Detail jawaban:

Mapel: PPKN

Kelas: VII

Materi: Bab 3. Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945

Kode: 7.9.3

#AyoBelajar

#SPJ2