Tentang kebijakan pinjaman nasional ?

Tentang kebijakan pinjaman nasional

Kebijakan pinjaman nasional diatur dalam Undang-Undang Tentang Pinjaman Nasional.

• Pasal 1 tentang pemebrian kuasa, jumlah, nama.
• Pasal 2 tentang Rupiah adalah alat yang sah sebagai alat pemabyaran Republik Indonesia pada waktu dikeluarkan pinjaman.
• Pasal 3 tentang peraturan menjalankan Undang-Undang perhitungan pinjaman, pembayaran pinjaman.
• Pasal 4 tentang provisi.
• Pasal 5 tentang pembayaran bunga, cicilan, dan ongkos pinjaman.
• Pasal 6 tentang pembebasan bea meterai.
• Pasal 7 tentang conversi.
• Pasal 8 tantang berlakunya Undang-Undang.
• Pasal 9 tentang Undang-Undang pinjaman nasional 1946.

Pembahasan

Pinjaman nasional merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mgisi kas negara dengan cara mengumpulkan semua uang dari mnasyarakat dalam negeri.

Tujuan adanya kebijakan pinjaman nasional, sebagai berikut:

• Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• Untuk meningkatkan kepercayaan seluruh masyarakat kepada pemerintah.
• Untuk menumpulkan dana masyarakat dalam kepentingan negara.

Pelajari lebih lanjut

materi tentang kebijakan pinjaman nasional  brainly.co.id/tugas/1028898

------------------------------------------------------

Detail jawaban

Kelas: 12 - SMA

Mapel: Ilmu Pengetahuan Sosial

Bab: Pinjaman Nasional Pada Masa Awal Kemerdekaan.

Kode: -

Kata kunci: Pinjaman nasional, pasal tentang pinjaman nasional, tujuan adanya pinjaman nasional.

AJ.